Kebaya Kontemporer Undang Decak Kagum di Budapest

Hasil karya desainer Mira Indria curi perhatian dan  decak kabum pada the 3rd Global Fashion Week  di Budapest – Hongaria pada tanggal 13 April lalu.  Kebaya-kebaya kontemporer hasil karyanya melenggang cantik diiringi lagu ”Cintaku” dari Chrisye, tak pelak, riuh tepuk tangan penonton bergema  pada kegiatan fashion show tahunan tersebut.

Sesuai tema Global Fashion Week tahun ini yaitu Sustainable Fashion, rancangan busana khas Indonesia karya Mira Indria dibuat spesial dari bahan-bahan ramah lingkungan.  Busana Mira juga mendapatkan apresiasi tinggi dari para pegiat dunia mode karena busana tersebut dalam pembuatannya melibatkan para disabilities/penyandang cacat.

Duta Besar RI untuk Hongaria, Y.M. Ibu Wening Esthyprobo yang mewakili Mira Indria dalam wawancaranya oleh salah satu TV Nasional Hongaria, menjelaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam acara yang diselenggarakan oleh National Fashion League Hungary Association (NFLH) membuktikan bahwa para perancang busana Indonesia diakui oleh dunia mode international.  Busana rancangan desainer Indonesia tidak kalah bersaing dengan rancangan para desainer dunia lainnya..

Kegiatan Global Sustainable Fashion Weekyang berlangsung mulai tanggal 11 – 13 April 2018 tersebut sangat unik, karena mengutamakan sustainabilitas dan bagaimana produk busana dapat membantu lingkungan sekitar, bahkan pada fashion show malam itu terdapat pula model-model penyandang disabilitas yang memamerkan karya desainer-desainer kawakan Hongaria.

The 3rd Global Sustainable Fashion Week menggabungkan beberapa kegiatan antara lain konferensi international, pameran dan peragaan busana in the field of sustainable dan ethical fashion. 

Duta Besar RI mewakili Indonesia juga menjadi salah satu pembicara dalam kegiatan konferensi internasional dengan mengetengahkan tema pentingnya peran serta kaum disabled dalam produksi tekstil yang ramah lingkungan di Indonesia.

Di akhir acara, Duta Besar RI untuk Hongaria, mendapatkan kehormatan bersama-sama model yang mengenakan busana rancangan Mira Indria dan desainer lain yang berasal dari Rusia, Inggris, Bulgaria, Kenya dan Hongariaberjalan di atas cat walk.

Budapest, 14 April 2018

Pensosbud KBRI Budapest

Ketika Rocky Gerung (Teman Saya) Dikatakan "GILA."

"Rocky Gerung, " Dibilang Gila Usai Sebut Kitab Suci Adalah Fiksi," itulah judul "Serambinews.com," Rabu, 11 April 2018. Ia menjadi perbincangan publik usai menyebut jika kitab suci hanyalah sebuah fiksi yang diciptakan tuhan agar manusia berimajinasi.

Saya menyaksikan acara Indonesia Lawyer Club tvOne pada Selasa, 10 April 2018 itu. Saya selalu menyukai acara ini, karena selain acaranya menarik, juga banyak teman-teman ikut dalam acara tersebut. Hal ini dikarenakan, saya adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). Sebelumnya pada tahun akademik 1986-1987, saya sempat kuliah di Fakultas Sastra Jurusan UI. Waktu itu kampusnya masih di UI Rawamangun.

Pada waktu kuliah di UI Rawamangun inilah teman satu kelas saya termasuk Rocky Gerung. Lainnya, Gadis Arivia yang kini jadi dosen di almamaternya dan mengelola buletin "Jurnal Perempuan." Rocky juga sekarang seorang dosen di almamaternya. Hanya saya yang tidak selesai di Filsafat UI, karena sibuk mengurus majalah "TOPIK, " salah satu penerbitan Merdeka Group pimpinan Burhanudin Mohamad Diah (BM Diah).

Kembali ke masalah teman saya Rocky, sebagaimana dilansir "Serambinews.com," ia mengatakan dalam acara itu: "Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, maka kitab suci itu adalah fiksi," kata Rocky Gerung.

Pernyataan Rocky Gerung langsung mendapat sanggahan dari beberapa politisi yang hadir di sana. Tak hanya itu, ada pula yang memberikan tanggapan melalui akun Twitter mereka.

Sepengetahuan saya, Ilmu Filsafat memang sulit diterjemahkan atau ditafsirkan ke dunia nyata, sebagaimana Rocky menjelaskan berkali-kali di dalam disiplin ilmunya. Saya membayangkan Rocky sedang berada di hadapan mahasiswa-mahasiswanya. Ilmu untuk ilmu. Dari sisi ini Rocky ingin mengatakan, beginilah agama ditinjau dari sisi Ilmu Filsafat.

Tetapi jika berbicara tentang Ilmu untuk Masyarakat sebagaimana di acara Karni Ilyas, agama itu tidaklah Fiksi. Agama itu keyakinan. Saya mempercayai Islam itu agama saya. Saya yakin dan tidak meletakkannya di atas ilmu pengetahuan saya, karena ilmu yang saya peroleh sangat sedikit sekali yang diberikan oleh si pemberi ilmu, yaitu Allah SWT.

Mana mungkin kita mengatakan perjalanan Isra' Mi'raj sebagai fiksi ? Ia hanya bisa diyakini dengan iman. Jika dengan logika tidak mungkin seorang Nabi Muhammad SAW bisa melakukan perjalanan dalam sekejap dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan terus ke Sidratul Muntaha. Maka di Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) sering didengungkan ilmu dan iman harus sejalan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini.

Mungkinkah Keluarga Cendana Pimpin Partai Golkar

Dua buah foto ini berasal dari teman saya, Suryanto Gultom yang menggambarkan kader Partai Golkar, Siti Hedijanti Harijadi atau lebih dikenal dengan Titiek Soeharto. Ia terlihat sedang berbincang-bincang serius dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Berarti bukan hanya Airlangga Hartarto dan Idrus Marham yang sudah mengaku berbicara dengan Presiden Jokowi.

Memang berbicara dengan Presiden Jokowi boleh dianggap hal biasa. Tetapi menjelang rencana diselenggarakannya Kongres Luar Biasa Partai Golkar bulan Desember 2017 ini, pembicaraan ketiga calon Ketua Umum Partai Golkar itu, bisa disebut hal luar biasa.

Titiek Soeharto adalah anak keempat dari enam anak Presiden Soeharto bersama Siti Hartinah atau sering dipanggil Tien Soeharto. Nama Titiek sering pula dianggap calon kuat menggantikan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang sekarang ditahan  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lebih jauh dari itu, Titiek adalah mantan isteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menurut Fadli Zon, Prabowo akan dipastikannya menjadi Presiden RI tahun 2019 menggantikan Presiden sekarang ini, Joko Widodo.

Kasus Ketua Umum Partai Golkar sekarang ini,  Setya Novanto yang sudah memakai baju tahanan KPK memang menarik untuk diikuti.

Saya mengikuti perkembangan ini  sejak 4 Mei 2017, yaitu sejak Ketua Umum Partai Golkar itu tersandung kasus e-KTP. Intinya hanya satu, penuh drama, yang mengajarkan kepada kita kepada nasihat orang tua zaman dahulu, "nak jujur ya, jangan berdusta."

Kita tidak mengatakan, drama ini penuh dusta. Tetapi kalau kita menyaksikan informasi yang berkembang setelah Setya Novanto mengalami kecelakaan, berpindah dari rumah sakit dan akhirnya memakai baju tahanan KPK, ada infotmasi sebenarnya yang sedang disembunyikan. Ia tidak bisa bangun, berbicara sebentar, tidur lagi.

Terdengar lagi informasi, ia diinfus dengan jarum anak-anak. Bahkan yang lebih mengagetkan, ada yang mengatakan, Ketua DPR RI ini akan mengidap penyakit lupa dan harus berobat ke luar negeri.

Konsekuensinya jika berobat ke luar negeri, maka KPK harus mencabut larangan pergi ke luar negeri. Kita sebagai masyarakat tidak mengetahui betul apa yang sedang terjadi waktu itu. Kita hanya menyaksikan dari jauh, dan mendengar informasi dari data akurat.

Ternyata, setelah kita menyaksikan perkembangan terakhir setelah ditahan KPK dan memakai baju tahanan KPK, Setya Novanto bisa berjalan pelan-pelan dan berbicara terputus-putus. Ia tidak terserang penyakit lupa ingatan dan team dokter pun mengatakan bahwa ia tidak separah yang dibayangkan hingga lupa ingatan dan sebagainya.

Sejak itu, kasus ini berkembang ke DPR RI. Terjadilah apa yang disebut penggalangan hak angket di DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Ternyata penggalangan dukungan ini memunculkan protes dari MAKI (Masyarakat Anti Korupsi) yang melaporkan Fahri Hamzah ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan pelanggaran etika dalam persetujuan hak angket KPK di Sidang Paripurna DPR baru-baru ini.Hasilnya hingga hari ini belum ada kejelasan, semoga nanti ada kejelasannya karena rakyat ingin tahu. Boleh jadi sudah ada informasi, tetapi saya yang tidak mengetahuinya.

Akhir-akhir ini Partai Golkar selalu menjadi sorotan. Saya mencatat, Golkar semasa berakhirnya kepemimpinan Presiden Soeharto selama 32 tahun dan meninggalnya beliau, mengalami berbagai cobaan dan rintangan. Selama 32 tahun Golkar (dulu enggan disebut partai) mengalami kejayaan luar biasa.

Di masa Soeharto, seorang presiden memegang tiga wewenang sekaligus. Dia adalah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata RI, juga Kepala Eksekutif dan sangat kontroversial, dia juga adalah Ketua Dewan Pembina Golkar. Sementara kedua partai politik, masing-masing Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), seakan-akan terpinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tetapi terjadi juga perubahan drastis di tubuh Golkar. Perubahan itu dihitung sejak Soeharto lengser dari jabatan Presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998. Golkar ikut terseret ke dalamnya dan dianggap bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan Soeharto selama 32 tahun. Golkar dihujat, dicaci-maki, malah ada yang berkeinginan agar Golkar dibubarkan.

Keinginan membubarkan Golkar bukan hanya datang dari sebagian masyarakat, tetapi juga dari penyelenggara negara waktu itu, yaitu sebut saja KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Ketika ia mengeluarkan Maklumat Presiden RI tanggal 23 Juni 2001, Gus Dur memaklumatkan di poin ketiganya untuk membekukan Partai Golkar dengan dalih untuk menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru. Padahal, dalam pemilihan umum, Juni 1999, Partai Golkar berhasil meraih kemenangan kedua di bawah PDIP. Akhirnya, sejarah membuktikan bahwa keinginan untuk membekukan Golkar ditolak MA.

Sebenarnya, pada waktu itu juga, Golkar telah memasuki era baru. Golkar telah mengubah citranya menjadi Golkar "baru" yang dideklarasikan pada tanggal 7 Maret 1999 yang antara lain menyatakan Golkar akan mempelopori tegaknya kehidupan politik yang demokratis dan terbuka, Golkar akan memperjuangkan aspirasi kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat publik, Golkar telah menyatakan diri sebagai partai yang mengakar dan responsif serta senantiasa peka dan tanggap terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat.

Lebih penting dari itu, Golkar telah berupaya mengambil tindakan tegas terhadap KKN dan Golkar telah melakukan koreksi yang terencana, melembaga, dan berkesinambungan terhadap penyimpangan yang terjadi di masa lalu. Sudah tentu dua poin ini perlu sekali digarisbawahi.

Wayang Kulit Indonesia Dipamerkan

WAYANG KULIT INDONESIA DIPAMERKAN

PADA FESTIVAL WAYANG KULIT INTERNASIONAL

Arjuna, Srikandi, Krisna, Nakula dan Sadewa adalah sedikit dari tokoh-tokoh wayang koleksi KBRI Budapest yang dipamerkan pada International Shadow Puppets Festivals “Karakulit 2017“di Müvészetek és Irodalom Haza, kota Pécs, Hongaria pada 10 April 2017.

Pameran yang diprakarsai oleh MarkusZinhaz secara resmi dibuka oleh Duta Besar RI untuk Hongaria, Y.M Wening Esthyprobo Fatandari tersebut akan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan bersama sama dengan koleksi wayang dari China, Turki, India dan Hongaria yang dipamerkan di berbagai museum di kota Pécs.

‘Wayang kulit atau Shadows Puppets sudah dipertunjukkan di Indonesia sejak abad ke-9’ ungkap Dubes Wening dalam pidato pembukaannya di depan pecinta wayang di Pécs ‘hal ini dapat dilihat dari prasasti Galigi Mawayang yang diperkirakan ditulis pada tahun 930 M, dimana pada saat itu cerita wayang yang sering dipertunjukan adalah tokoh Bima yang menggambarkan ksatria tangguh. Sejak saat itu, wayang menjadi sebuah seni pertunjukan yang menjadi nafas budaya seiring dengan berkembangnya jaman.

‘Dan dengan bangga kami sampaikan bahwa sama halnya seperti Batik, pada 7 November 2003, Wayang Kulit juga telah diakui sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau warisan mahakarya dunia dari Indonesia oleh UNESCO’ pengakuan ini mempertebal rasa kebanggaan Indonesia pungkasnya.

Pameran wayang Internasional di kota Pecs kali ini merupakan pameran wayang pertama yang diadakan oleh MarkusZinhaz, sebuah yayasan non-profit yang beranggotakan penggemar wayang dari seluruh dunia.  Sebelumnya MarkusZinhaz telah menyelenggarakan beberapa kali festival boneka internasional di kota Pécs. Khusus untuk pameran koleksi Indonesia, MarkusZinhaz juga meminjam berbagai koleksi wayang Dus Polett, seorang pedalang Warga Negara Hongaria yang jatuh cinta kepada wayang saat menempuh program Darmasiswa, beasiswa pendidikan budaya dua semester di Indonesia.

TTT Budaya KBRI Budapest turut memeriahkan acara pembukaan Pameran Wayang Internasional ini dengan mempersembahakn tarian tradisional Jawa yang selaras dengan nafas pameran serta menyuguhkan kudapan khas Indonesia. (PF.Pensobud KBRI Budapest/Ns

Bu Nas tentang Abdul Kadir Besar dan Pak Nas

Banyak di antara kita hanya melihat hubungan antara Pak Harto dengan Pak Nasution melalui foto di atas ini.Sangat akrab. Ini foto ketika Pak Harto dan Pak Nas dikukuhkan sebagai Jenderal Besar.Seorang lagi yaitu Jenderal Soedirman yang telah wafat.Jadi ada tiga jenderal dalam sejarah Indonesia memperoleh gelar Jenderal Besar.

Pernah Pak Susilo Bambang Yudhoyono diusulkan jadi Jenderal Besar, tetapi beliau menolak.

Foto di atas itu, hubungan erat antara dua orang jenderal tersebut.Tetapi tahukah kita, hubungan antara Pak Harto dengan Pak Nas, mantan Ketua MPRS dan Sekjen MPRS Abdul Kadir Besar?

Ini penuturan isteri Pak Nasution, Yohana Sunarti Nasution di Majalah "Tempo," 28 Juli 2002 halaman 64 dan 69 berjudul: "Setumpuk Buku 30 Tahun yang Lalu, " dan " Kami Dijauhi Seperti Penderita Lepra," tulisan Andari Karani :

" Abdul Kadir Besar, sejumlah pemgurus MPRS, dan pengelola Percetakan Siliwangi malah sempat diinterogasi.Tudingannya seram, membocorkan rahasia negara.Pak Nas dicekal dari tahun 1972 sampai 1993.Sejak itu, penjagaan dan fasilitas ditarik. Bahkan air PAM di rumah dicabut.Setiap hari intelijen mengamati kami.Semua yang dekat-dekat Pak Nas  akan dibikin susah, sehingga orang takut datang. Yang setia datang adalah Surono dan Wiyogo Atmodarminto.Soepardjo Roestam juga pernah datang, tapi cuma sebentar, lalu pergi. Yang lain menjauh. Seolah-olah kami ini menderita lepra.Sewaktu Adam Malik meninggal, Bapak datang. Tiba-tiba ada tentara yang menarik Bapak dan menyuruh mundur dengan cara yang tidak sopan.Kurang ajar sekali mereka," ujar isteri Pak Nasution, Yohana Sunarti Nasution.

Selanjutnya Bu Nas mengatakan :

"Pak Nas bilang sudah memaafkan Pak Harto.Cuma ada satu orang yang
tidak mau dia maafkan.Tapi saya tak akan bilang siapa.Bapak bilang TNI sudah  meninggalkan tugas seharusnya.TNI harusnya dekat dengan rakyat., bukan  ikut  memeras rakyat.Mengapa sekarang jadi begini? TNI sekarang masuk ke segala peran. Orang jadi mempermasalahkan Pak
Nas sebagai penggagas dwi fungsi.Pada hal dwifungsi yang dilakukan Pak Harto bukan yang dimaksud Pak Nas. Prinsip TNI punya hak juga di negeri ini.Tapi jangan di semua bidang."

Bantahan: "Saya Bukan Wartawan Senior Majalah Gatra"

Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 5 Maret 2017 saya membaca artikel di BLOGdetik.Atau disebut pula dengan mayalestarigf.blogdetik.com/2013/08/20.Berarti artikel itu bertanggal 20 Agustus 2013.Lama sekali, empat tahun, tetapi baru saya baca pada hari ini, Minggu, 5 Maret 2017.

Judul dan isinya menarik.Judulnya: "Sejarah Singkat Pers di Masa Orde Baru dan Reformasi." Hanya ketika menyebut nama saya: "Dasman Djamaluddin, wartawan senior Majalah Gatra dalam sebuah pembicaraan online dengan saya menyatakan...," maka kalimat ini keliru.Saya tidak pernah menjadi wartawan Majalah Gatra.Ditulisan selanjutnya disebut bahwa saya adalah Redaktur Pelaksana Majalah TOPIK.Ini yang benar.Saya menjadi Redaktur Pelaksana Majalah TOPIK, salah satu media "Merdeka Group," pimpinan Bapak BM Diah.

Saya menjadi Redaktur Pelaksana Majalah TOPIK mulai 1 Juni 1985 s/d 1 April 1988.Sekali lagi bukan wartawan senior Majalah Gatra.

Kutipan Lengkap dari BLOGdetik :

Sejarah Singkat Pers di Masa Orde Baru dan Reformasi

Tak Berkategori mayalestarigf 0 Comments

Ada dua masa penting dalam dunia pers Indonesia. Pertama masa Orde Baru dan kedua masa reformasi. Kedua masa ini memiliki perbedaan yang begitu besar dan nyata. Di masa orde baru, pers diikat oleh aturan-aturan ketat sebagaimana tertuang dalam UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers. Dalam Undang-undang ini pers memiliki lima kewajiban, diantaranya, mempertahankan, membela, mendukung, dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen, sertamembina persatuan dan kekuatan-kekuatan progresif revolusioner dalam perjuangan menentang imperialisme, kolonialisme, neo-kolonialisme, feodalisme, liberalisme, komunisme, dan fasisme/diktator.

Secara tak tertulis, penguasa juga menginginkan pers tidak menurunkan pemberitaan negatif terkait kekuasaaan. Dengan demikian, media-media yang dalam pandangan penguasa tidak bisa memenuhi keinginan di atas, akan dicabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers-nya (SIUPP). Peristiwa pembredelan yang menimpa Majalah Tempo, Editor dan DeTik pada 21 Juni 1994, merupakan bentuk dari represifitas penguasa terhadap media yang dianggap berseberangan.

Logika Self Censorship

Dasman Djamaluddin, wartawan senior Majalah Gatra dalam sebuah pembicaraan online dengan saya menyatakan bahwa sejarah pers di masa Orde Baru tidak bisa melepaskan diri dari sejarah pers sebelumnya. Inilah kerangka besar Sejarah Pers di Indonesia. Warisan pers di masa Orde Lama masih terasa ketika Orde Baru lahir. Di masa itu ada istilah pers perjuangan dan sangat akrab dengan istilah personal journalism, yaitu jurnalisme yang secara signifikan tampil di muka khalayak dengan suara dan sikap seirama dengan pikiran, pandangan dan idealisme pemimpin redaksinya. Jadi ke arah mana surat kabarnya dibawa, tergantung pemimpin redaksinya. Bahkan lebih ekstrimnya lagi, surat kabar itu sudah identik dengan pemimpin redaksinya. Misalnya Harian Merdeka identik dengan B.M.Diah. Harian Pedoman identik dengan Rosihan Anwar dan Harian Indonesia Raya identik dengan Mochtar Lubis.

Mengutip Dr.Martin Schneider, ahli komunikasi dari Belanda, Dasman menyebutkan tiga kriteria suratkabar. Pertama, koran yang mempunyai ikatan organisatoris dengan organisasi politik. Kedua, koran yang tidak memiliki hubungan organisatoris dengan organisasi politik, tetapi kebijakan editorialnya mengarah kepada organisasi politik. Ketiga, koran yang independen. Itu artinya, apapun kriteria sebuah koran, ia akan selalu terkait dengan politik.

Pada masa Orde Baru, kekuatan militer sangat dominan di Indonesia. Pemerintahan pun bersifat sangat militeristik. Untuk mengendalikan situasi, pemerintah kadang menggunakan tangan besi. Pers, dalam hal ini, jika tak ingin ditampar tangan besi pemerintah, harusmenurunkan berita yang sesuai dengan keinginan pemerintah. Di sini kemudian berlaku self censorship. Menurut kamus online Cambridge, self censorship adalah pengendalian perkataan dan perbuatan untuk menghindarkan kemungkinan menganggu atau menyinggung pihak lain, hal ini dilakukan tanpa ada pemberitahuan resmi sebelumnya, bahwa kontrol itu diperlukan. Tindakan self sensorship ini mengindikasikan, ketatnya kontrol berita oleh penguasa, memaksa koran untuk melakukan penyensoran sendiri terhadap berita-berita yang diperkirakan bisa menyinggung kekuasaan.

Hal ini diakui sendiri oleh Dasman Djamaluddin yang pernah menjabat Redaktur Pelaksana Majalah TOPIK (Kelompok Harian Merdeka). Pada masanya, majalahnya terpaksa memilah-milah berita yang sesuai dengan kemauan pemerintah. Bila terjadi pelanggaran langsung ditegur melalui telepon kadang surat.

Ini mengindikasikan bahwa persdalam logika penguasa, merupakan salah satu alat untuk mengendalikan keamanan dan kenyamanan. Pers tidak dipandang sebagai alat bagi rakyat untuk menyampaikan opini, corong untuk menyampaikan segala yang dipandang tidak baik, agar bisa diperbaiki oleh penguasa. Karena itulah pemerintah masa itu, melalui Departemen Penerangan mesti mengendalikan pers, agar tidak tersesat mengacaukan stabilitas kekuasaan.

Namun, wartawan-wartawan cerdik umumnya punya strategi jitu. Sebagaimana yang diungkapkapkan Dasman Djamaluddin, untuk mengkritik pemerintah, ia akan menulis berita-berita luar negeri yang memiliki persamaan dengan yang terjadi di dalam negeri. Mengkritik ke negeri orang, sekaligus berdampak ke dalam negeri.

Hal seperti ini umumnya tak dirasakan wartawan-wartawan yang khusus meliput pembangunan desa semisal Drs. Amiruddin yang masa itu menjadi wartawan Koran Masuk Desa (KMD) Harian Haluan. Berita-berita KMD sangat direspon positif karena banyak memberitakan kemajuan pembangunan di berbagai desa. Suatu hal yang memang diinginkan oleh pemerintah Orde baru.

Reformasi

Perubahan politik di masa reformasi, menghasilkan perubahan pula pada dunia pers. Pada masa reformasi, UU No 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers yang represif dicabut dan digantikan dengan UU No. 40 Tahun 1999. Undang-undang yang baru lebih bersahabat pada dengan pers. Namun, ternyata ini memiliki efek. Euforia kebebasan pers, membuat beberapa media menyiarkan berita yang lebih bersifat sensasional, dan pada level etis kemanusiaan kebebasan pers dinilai telah mengangkangi nilai dan norma kemasyarakatan dan lebih mengutamakan kaidah jurnalistik itu sendiri. Kekhawatiran masyarakat terhadap kebebasan pers, juga muncul dalam aksi perlawanan dalam bentuk kekerasan fisik. Hal ini antara lain ditandai dengan penyerangan harian Jawa Pos di Surabaya oleh Banser pendukung Abdurrahman Wahid (Firdaus Putra A, Jejak Pers di Masa Orba dan Reformasi)

Sejarah: OPR di Sumatera Barat disusupi PKI

PKI maupun Ormasnya, melakukan infiltrasi kedalam organisasi OPR (Organisasi Perlawanan Rakyat).  Bagaimana pengalaman saya menghadapi OPR, Bpk.Dasman Djamaluddin menulis:

Pasukan Ahmad Yani Disusupi PKI?
Written by Dasman Djamaluddin
Friday, 29 June 2012

Faktanya, kehadiran PKI disambut hangat rakyat Indonesia sehingga dapat bertumbuh dengan subur....
Ahmad Husein mengatakan kepada saya, komunis itu paham anti tuhan. Nada itu sangat tegas dikatakannya. Ketegasan itu bukan tanpa alasan, karena Ahmad Husein sejak di HIS maupun MULO Taman Siswa sudah dikaderkan oleh Kepanduan Hizbul Wathan, yang dibentuk Muhammadiyah, sehingga bolehlah disebut sebagai orang yang taat beragama.

Memang, sepak terjang Partai Komunis Indonesia (PKI) di Sumatera Barat sangat memprihatinkan, sehingga Ahmad Husein jadi ikut membenci PKI.

Untuk menggambarkan situasi Sumatera Barat di masa itu, saya pernah berjumpa dengan Jacky Mardono Tjokrodiredjo, mantan Kapolres Padang Pariaman, di masa Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

"Banyak sekali preman dan perampokan-perampokan," ujar Jacky. "Anda tahu siapa yang melakukan?" tanyanya kepada saya. "Itulah OPR, Organisasi Perlawanan Rakyat!" Ia sendiri yang menjawab. Menurutnya lagi, pada waktu penumpasan PRRI, maka telah dibentuk OPR atau Organisasi Perlawanan Rakyat. Pada masa proloog G30S, walau resminya OPR telah dibubarkan, ex anggota OPR masih bebas menggunakan seragam militer.

Pada tahun 1965, terdengar kabar bahwa ex anggota OPR yang fisiknya memenuhi syarat, akan dididik menjadi anggota TNI-AD. Syarat pendidikan dikesampingkan, yang penting kondisi fisik.

Kepindahan saya dari Polres Pasaman ke Polres Padang Pariaman, tidak dapat dikatakan sebagai mutasi rutin. Pada waktu itu, pada umumnya mutasi untuk jabatan Kapolres, dilaksanakan setelah seseorang menjabat minimal 2 tahun di suatu wilayah. Saya baru menjabat 9 bulan sebagai Kapolres Pasaman, sudah terkena mutasi. Pertimbangannya, Polres Padang Pariaman adalah Polres yang tertinggi angka perampokannya dengan menggunakan senjata api," tutur Jacky.

Ditambahkan Jacky, perampokan yang terjadi sering diiringi dengan pembunuhan dan perkosaan. Pelaku perampokan disinyalir adalah ex anggota OPR. Setiap Polres akan melakukan penindakan, selalu memperoleh hambatan dari oknum-oknum militer. Menurut oknum-oknum tersebut, tuduhan bahwa yang melakukan perampokan adalah ex anggota OPR merupakan fitnah. Yang memfitnah adalah anggota Polres ex PRRI. Mereka balas dendam kepada ex OPR yang aktif menumpas PRRI. Sebagian anggota OPR adalah anggota Ormas PKI.

Secara pribadi, saya belum bisa mempertanggung-jawabkan data ini. Apakah benar pasukan A. Yani yang disuruh menggempur Kota Padang dan Bukittinggi di masa PRRI itu, sebagian besarnya menggunakan oknum PKI? Kenapa? Atau karena kekurangan pasukan? Jika ternyata pernyataan Jacky benar, sejarah baru bisa ditemukan.

Perlu diketahui, bahwa PKI muncul kembali menjadi kekuatan setelah Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden No. X, yang merupakan peraturan tertulis pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia. Kemudian dikuatkan dengan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, tentang anjuran pendirian partai-partai untuk memperkuat perjuangan bangsa.

Lahirnya maklumat ini menimbulkan perdebatan yang panjang seputar UUD 1945, mengapa Sistem Pemerintahan Presidensiil sekonyong-konyong berubah menjadi Sistem Parlementer? Mengapa harus Wakil Presiden yang menandatanganinya? Bahkan salah seorang peneliti berkebangsaan Belanda, Lambert Giebels, mengatakan bahwa tindakan Wakil Presiden Muhammad Hatta merupakan kudeta diam-diam, dan menjelaskan kekecewaan Soekarno atas sikap Hatta, dimana Soekarno, menurut Lambert Giebels, setelah peristiwa itu menghibur diri di Pelabuhan Ratu.

Dalam Pemilihan Umum Pertama di Indonesia, 29 September 1955, PKI memperoleh suara 16,3 persen, berhasil menduduki posisi keempat dalam jumlah pengumpulan suara untuk Parlemen (DPR). Posisi teratas PNI dengan jumlah suara 22,1 persen, berikutnya Masyumi, 20,9 persen dan NU, 18,4 persen.
Juga perlu dicatat, pada masa Demokrasi Parlementer, di Sidang Konstituante, 10 November 1956, sebuah perdebatan ideologi terjadi di mana PKI merupakan suara terbesar kedua yang mendukung Pancasila setelah PNI. Tanpa adanya PKI, maka dua ideologi lainnya, Islam dan Sosial-Ekonomi akan menang. Tetapi, sidang konstituante ini sudah dua setengah tahun berjalan dan tidak mampu mewujudkan rumusan Undang-Undang Dasar Baru.

Pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno mengajukan usul agar kembali ke UUD 1945. Begitu kembali dari perjalanan ke Jepang, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengambil tindakan penuh resiko, yaitu dengan mengeluarkan sebuah Dekrit untuk kembali ke UUD 1945. Setelah ini, PKI semakin leluasa memengaruhi Bung Karno, apalagi tanpa Bung Hatta. Bung Karno ingin agar PKI masuk ke dalam pemerintahan. Ini menjadi kekuatiran Ahmad Husein yang kemudian menjadi kenyataan.

"Yah, saya tahu itu, terhadap kepada PKI, ada beberapa saudara-saudara atau pihak berkeberatan... apakah kita dapat terus menerus mengabaikan satu golongan yang di dalam Pemilihan Umum mempunyai suara enam juta?" ujar Bung Karno tentang PKI.(Foto:dewanbanteng.blogspot.com)


http://dasmandj.blogspot.co.id/2015/09/tulisan-dari-tnol.html

Tentang Sdr.Dasman Djamaluddin, silahkan klik: https://id.wikipedia.org/wiki/Dasman_Djamaluddin